Tag Archive: pemberdayaan


Suatu diskursus pemberdayaan selalu akan dihadapkan pada fenomena ketidakberdayaan sebagai titik tolak dari aktivitas pembedayaan. Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat telah menjadi bahan diskusi dan wacana akademis dalam beberapa dekade terakhir ini. Di Indonesia, diskursus pemberdayaan semakin menguat berkaitan dengan penguatan demokratisasi dan pemulihan (recovery) krisis ekonomi. Kieffer dalam Edi Suharto (1998:211) mendeskripsikan secara konkrit tentang kelompok mana saja yang mengalami ketidakberdayaan yaitu; “kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat seperti masyarakat kelas ekonomi rendah; kelompok miskin, usaha kecil, pedagang kaki lima, etnis minoritas, perempuan, buruh kerah biru, petani kecil, umumnya adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan”.

Keadaan dan perilaku tidak berdaya yang menimpa kelompok tersebut sering dipandang sebagai deviant atau menyimpang, kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas dan lemah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan tersebut merupakan akibat faktor struktural dari adanya kekurangadilan dan faktor kultural berupa diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Menurut Sennet & Cabb (1972) dan Conway (1979) dalam Suharto (1998:209); “ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketiadaan jaminan ekonomi, rendahnya akses politik, lemahnya akses informasi dan teknologi, ketiadaan dukungan finansial serta tidak tersedianya pendidikan dan pelatihan”. Para teoritisi seperti Seeman (1985), Seligman (1972), dan Learner (1986) yang dirangkum Suharto meyakini bahwa “ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Kelompok masyarakat yang kurang berdaya menganggap diri mereka lemah dan tidak berdaya karena masyarakat menganggap demikian”. Seeman menyebutnya dengan alienasi, Seligmen menyebutnya dengan ketidakberdayaan dan Learner mengistilahkan dengan ketidakberdayaan surplus.

Berangkat dari fenomena ketidakberdayaan tersebut, maka muncul berbagai tindakan pemberdayaan dengan berbagai pendekatan mulai dari program yang berkelanjutan sampai pada aktivitas-aktivitas yang sporadis. Pengertian pemberdayaan sendiri menjadi perhatian banyak pihak dari berbagai bidang, disiplin ilmu dan berbagai pendekatan. Menurut Rappaport dalam Suharto (1998:3); “pemberdayaan menunjuk pada usaha realokasi sumber daya melalui pengubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara yang diarahkan kepada masyarakat, organisasi atau komunitas agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya”. Torre (1985:18) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah:

“A process through which people become strong enough to participate within, share in the control of, and influence events and institutions affecting their lives, (and that in part) empowerment necessitates that people gain particular skills, knowledge and sufficient power to influence their lives and the live those they care about”.

Jadi tujuan pemberdayaan pada hakekatnya seperti yang dijelaskan Ife (1995:56): “Empowerment aims to increase the power of disadvantage”.

Lebih jauh Torre (1985) dalam Parson (1994:106) menjelaskan tentang dimensi pemberdayaan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu:

  1. A development process that begins with individual growth, and possibly culminates in larger scope such as social change.
  2. A psychological state marked by heightened feelings of self-esteem, efficacy and control.
  3. Liberation resulting from a social movement, which begins with education and politization of powerless people and later involves collective attempts by the powerless to gain power and to change those structure that remain oppressive.

Continue reading

Oleh : Dadang Tahyu, S.Sos., M.Si.

ABSTRACT

Small entrepreneurs have a significant role in national economy. Otherwise, small entrepreneurs still have some latent problems that are; entrepreneurship capacity and unconduciveness of business climate and unfair competition. Indonesian government has implemented several policies conducted empowerment of small entrepreneurs. One of these policies is partnership program of national companies owned by State. PT. Telkom as a national companies which has been implementing partnership program that are well-known in achieving some outstanding success in this field. Otherwise, PT.Telkom still are not able to implement the program based on its regulations.

This research is aimed to analize the influence of partnership program implementation of PT. Telkom toward small entrepreneur empowerment  in Bandung City. The theory that is apllied in the research use public policy implementation and empowerment theory. The implementation policy contains four dimensions that are; bureaucratic structure, resources, disposition and communication. Meanwhile, the empowerment theory contains enabling, empowering and independent.

Based on its characteristic, the research used explanatory survey method. The population is small entrepreneurs which have become partners with Kandatel Bandung that domicilized in Bandung City. Sample was taken using technique of Disproportionate Stratified Random Sampling. Primary data collecting was conducted through poll, observation and interview, while secondary data was collected from literatures, documents, regulations and the another result of researchs. Then, data was analized using path analysis and hypothesis tests.

The result shows that the partnership program implementation of PT. Telkom that containing; bureaucratic structure, resources, disposition and communication has significant influence toward small entrepreneur empowerment  in Bandung City. In addition, PT. Telkom is advised to improve the communication aspect relating to less information that has been providing to its partners amd the existing transmition that vagued the information.

Key words: Partnership program, empowerment, small entrepreneurs.

ABSTRAK

Usaha kecil memiliki peranan penting dalam konstelasi ekonomi nasional, namun sampai saat ini usaha kecil masih dihadapkan pada permasalahan pengembangan kapasitas kewirausahaan dan permasalahan iklim usaha yang tidak kondusif serta kompetisi yang tidak sehat. Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan pemberdayaan usaha kecil salah-satunya adalah program kemitraan perusahaan BUMN dengan usaha kecil. PT. Telkom sebagai sebagai pelaku program kemitraan yang memiliki prestasi-prestasi di bidang ini, dinilai belum juga melaksanakan program kemitraan secara optimal terkait dengan belum tercapainya indikator pemberdayaan mitra binaannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh implementasi program kemitraan PT. Telkom terhadap pemberdayaan mitra binaannya di Kota Bandung. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, komunikasi dan untuk teori pemberdayaan terdiri dari kemampuan, penguatan dan kemandirian.

Sesuai dengan karakteristik penelitian, penelitian ini menggunakan metode survey eksplanatory. Populasi penelitian adalah usaha kecil yang menjadi mitra binaan Kandatel Bandung yang berdomisili di wilayah Kota Bandung pada tahun 2006-2007. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik Disproportionate Stratified Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data primer dengan menggunakan angket, observasi dan wawancara. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan pengolahan literatur, dokumen, perundang-undangan serta hasil penelitian terdahulu. Analisis data yang digunakan adalah eksplanantif kuantitatif yang terdiri dari analisis jalur dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi program kemitraan yang terdiri dari struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi berpengaruh signifikan pemberdayaan mitra binaan di Kota Bandung. PT Telkom disarankan meningkatkan aspek komunikasi berkaitan dengan intensitas informasi yang masih kurang dan transmisi informasi yang belum secara langsung diberikan kepada mitra binaan.

Kata kunci: Program Kemitraan, Pemberdayaan, Usaha Kecil.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.